Jelang Pemilu, Bawaslu DKI Didorong Keluarkan Rekomendasi Larang Kegiatan Sosper DPRD DKI
JAKARTA-Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) yang dilakukan oleh anggota DPRD DKI dengan turun langsung ke masyarakat, dinilai sangat rentan disalah gunakan untuk kepentingan kampanye terselubung para anggota dewan yang akan mencalonkan kembali pada Pemilu 2024 mendatang.
Karenanya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta diminta turun untuk mengawasi kegiatan Sosper yang dilakukan Bacaleg incumbent tersebut. Bahkan, Bawaslu didorong memberikan rekomendasi bahwa sosper dilarang.
Berdasarkan informasi, anggaran sosper sendiri mencapai Rp 70 juta setiap Minggunya, untuk tiga kali kegiatan per anggota dewan.
Pengamat Perkotaan Amir Hamzah meminta Inspektorat dan BPKP turun mengaudit anggaran kegiatan sosper tersebut.
"Sosper itu menggunakan uang rakyat, karenanya peruntukkannya harus jelas untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan politik pribadi anggota dewan,"terang Amir saat dihubungi Rabu (17/5).
Ia juga menilai Sosper selama ini tidak jelas manfaatnya, apakah sosialisasi yang dilakukan itu efektif bagi masyarakat.
Hal senada dikatakan Pengamat Politik Ray Rangkuti. Menurutnya Bawaslu harus melihat apakah kegiatan sosper tersebut sesuai dengan aturan yang ada.
"Kalau kegiatan tersebut memperlihatkan simbol partai itu yang harus ditindak. Jangan sampai lagi - lagi Bawaslu berdalih belum ada penetapan jadwal kampanye,"ujarnya.
Ia juga mengakui Caleg - caleg Incumbent diuntungkan dengan posisi yang melekat pada dirinya, namun kedepannya harus ada aturan yang ketat lagi, terlebih anggaran yang digunakan menggunakan uang rakyat.
Sementara itu Caleg non incumbent dari Partai Nasdem Daenk Jamal mengakui kalau caleg - caleg incumbent diuntungkan karena bisa menggunakan fasilitas negara untuk bersosialisasi.
Karenanya ia juga meminta Bawaslu mengawasi ketat setiap kegiatan anggota dewan yang turun langsung ke lapangan, jangan sampai disusupi kepentingan politik pribadi.
"Kegiatan mereka menggunakan negara karenanya harus diawasi ketat. Kalau tidak persaingan akan tidak fair. Saya juga setuju kalau kegiatan seperti sosper dialihkan melalui media sosial,"terangnya.(tfk)
